PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMENTERHADAP PEREDARAN DAGING AYAMYANG TIDAK LAYAK KONSUMSI DIPASAR TRADISIONAL KOTA BENGKULU DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pentingnya perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam
potong tidak layak konsumsi yang dijual bebas dipasar tradisional Kota Bengkulu,
melalui skripsi ini penulis mengkaji dan meneliti bagaimana cara, langkah dan
upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu untuk melindungi konsumen
agar bisa terhindar dari pembelian daging ayam potong yang tidak layak untuk
dikonsumsi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui dan
disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran
daging ayam yang tidak layak konsumsi dipasar tradisional Kota Bengkulu masih
belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena pengawasan yang dilakukan Dinas
teknis terkait sejauh ini hanya terpusat pada produk-produk dalam kemasan.
Mengenai kelayakan daging ayam potong juga masih sulit untuk memberikan
jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen, hal ini disebabkan salah satu
syarat untuk menjadi daging ayam yang layak untuk dikonsumsi harus dipotong
dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat khusus agar daging yang
dihasilkannya dapat terjamin kelayakannya.
Upaya Pemerintah Kota Bengkulu untuk melindungi masyarakat sebagai
konsumen terhadap peredaran daging ayam yang tidak layak konsumsi juga belum
maksimal. Hal ini terkendala karena masih belum adanya Rumah Potong Unggas
(RPU) yang menangani hal tersebut, sehingga penyembelihan ayam selama ini
belum terpusat pada satu tempat, serta bimbingan masih kurang. Pembinaan dan
petunjuk teknis khusus penyembelihan ayam potong yang baik dan benar menurut
aturan agama dan pemerintah kepada para pedagang ayam potong juga masih
belum dilakukan. Selain itu daging ayam potong yang masuk dari luar Kota
Bengkulu ke pasar tradisional Kota Bengkulu beredar bebas tanpa melalui
pemeriksaan dan sortir oleh petugas Pemerintah Kota / instansi teknis terkait.
Kata Kunci ; Daging Ayam, Konsumen, Perlindungan Hukum Konsumen