PENGUKURAN KINERJA PUSKESMAS BERDASARKAN KEPMENKES RI NO.828/MENKES/SK/IX/2008 ( STUDI KASUS PADA PUSKESMAS SEGINIM)

Kinerja bagi suatu organisasi dianggap sebagai salah satu faktor yang sangat
penting, karena dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau tolak ukur untuk mengukur
tingkat keberhasilan organisasi dalam suatu periode tertentu. Bagi pihak manajemen
sendiri pengukuran kinerja berperan sebagai alat untuk mengevaluasi organisasi pada
periode yang lalu. Sistem kinerja yang baik dan sesuai dengan organisasi sangat
diperlukan agar suatu organisasi dapat terus berkembang dan bersaing di dunia bisnis
yang semakin kompetitif ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu kinerja
Puskesmas Seginim.
Pengukuran kinerja menurut Mulyadi (2017: 419) adalah pengukuran kinerja
dianggap sebagai penentu secara berkala efektivitas operasional suatu organisasi, bagian
organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah
ditetapkan.sebelumnya. Dengan demikian, dibutuhkan suatu sistem pengukuran kinerja
yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mendesain sistem penghargaan agar
personel menghasilkan kinerjanya yang sejalan dengan kinerja yang diharapkan oleh
organisasi.
Salah satu pengukuran yang bisa dipakai untuk mengetahui kinerja Puskesmas
adalah berdasarkan Kepmenkes RI No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang SPM.
Terdapat 18 pelayanan yang bisa diukur untuk mengetahui kinerja Puskesmas yaitu :
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4, Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani,
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi
Kebidanan, Cakupan Pelayanan Nifas, Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang
Ditangani, Cakupan Kunjungan Bayi, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI), Cakupan Pelayanan Anak Balita, Cakupan Pemberian Makanan
Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin, Cakupan Balita Gizi
Buruk Mendapat Perawatan, Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat,
Cakupan Peserta KB Aktif, Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit,
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin, Cakupan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin, Cakupan Pelayanan Gawat Darurat
Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan Di Kab/Kota, Cakupan
Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24
Jam, dan Cakupan Desa Siaga Aktif.
Penelitian ini menggunakan metode campuran atau sering disebut dengan Mixed
Method. Pelaksanaan penelitian metode campuran ini dengan menggabungkan metode
penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun jenis penelitian campuran dalam penelitian
ix
ini menggunakan strategi Eksplanatoris Sekuensial. Data yang digunakan berupa data
primer yang diperoleh melalui pendekatan metode kuantitatif berupa penyebaran
kuisioner (secara offline dan online) dan data sekunder yang diperoleh melalui
pendekatan metode kualitatif, berupa wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini
melibatkan pegawai dan pasien Puskesmas Seginim. Total sampel dalam penelitian ini
adalah 100 responden dengan 50 responden dari pegawai Puskesmas dan 50 dari
responden pasien. Teknik pengolahan data penelitian ini menggunakan SPSS 16.0,
mean aritmatik, dan Rumus untuk menghitung SPM. Uji yang dilakukan dalam
penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kinerja Puskesmas Seginim
berdasarkan Kepmenkes RI No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal telah berjalan dengan baik. Dari hasil data kuantitatif pencapaian kinerja
Puskesmas Seginim menurut hasil kuesioner, kinerja Puskesmas Seginim sudah
maksimal baik dari persepsi pasien dan persepsi pegawai. Begitu pula halnya dengan
hasil data kualitatif, Kinerja Puskesmas Seginim berdasarkan Kepmenkes RI No.
828/MENKES/SK/IX/2008 menurut hasil wawancara dan studi dokumen juga sudah
baik dan dapat memenuhi target SPM; 2) faktor yang menjadi kendala dalam
memenuhi standar pelayanan berdasarkan SPM yang diatur dalam Kepmenkes RI
No.828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah pembatasan
sumber daya manusia (SDM), pembatasan sarana dan prasarana, pembatasan anggaran,
kesadaran dan pendidikan masyarakat, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,
pengawasan dan evaluasi yang kurang optimal, serta perubahan kebijakan yang sering
terjadi; 3) tindakan yang perlu dilakukan oleh pengelola PKM dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Puskesmas
Seginim Berdasarkan SPM yang diatur dalam Kepmenkes RI
No.828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah evaluasi dan
peningkatan sumber daya manusia , perbaikan sarana dan prasarana, optimalisasi
penggunaan anggaran kesehatan, kampanye dan penyuluhan masyarakat, koordinasi
dengan pusat dan lembaga pemerintah terkait, pengawasan dan evaluasi rutin, serta
komitmen yang kuat terhadap implementasi SPM.
Saran yang bisa peneliti berikan pada penelitian ini 1. Saran berdasarkan tanggapan
responden pasien yang pernah merasakan pelayanan Puskesmas Seginim. A. Dimensi
pelayanan kesehatan dasar (a. Peningkatan dan perbaikan pelayanan nifas, b.
Peningkatan dan perbaikan pelayanan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, c.
Peningkatan dan perbaikan pelayanan penemuan dan penanganan penderita penyakit, d.
Peningkatan dan perbaikan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin) B.
Dimensi pelayanan kesehatan rujukan (a. Peningkatan dan perbaikan pelayanan
kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin). 2. Saran berdasarkan tanggapan
responden pegawai. A. Dimensi pelayanan kesehatan dasar (a. Peningkatan dan
perbaikan pelayanan kunjungan ibu hamil, b. Peningkatan dan perbaikan pelayanan
nifas, c. Peningkatan dan perbaikan pelayanan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani, d. Peningkatan dan perbaikan pelayanan penemuan dan penanganan penderita
penyakit, e. Peningkatan dan perbaikan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin)
B. Dimensi pelayanan kesehatan rujukan (a. Peningkatan dan perbaikan pelayanan
kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin). 3. Saran berdasarkan temuan faktor￾faktor kendala (a. Evaluasi dan peningkatan sumber daya manusia, b. Perbaikan sarana
x
dan prasarana, c. Optimalkan penggunaan anggaran, d. Kampanye dan edukasi
masyarakat, e. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait, f. Pengawasan
dan evaluasi yang rutin , g. Komitmen terhadap implementasi SPM)