STUDI KEBERLAKUAN HUKUM WAGNER DI PROVINSI BENGKULU

Kaitan pendapatan wilayah dengan belanja pemerintah dikenal dengan istilah
Hukum Wagner. Hukum Wagner menjelaskan adanya hubungan positif antara
pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dengan belanja pemerintah wilayah
tersebut.
Wilayah Sumatera memiliki 10 (sepuluh) provinsi. Provinsi tersebut yaitu ;
Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu,
Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung. Dimana setiap provinsi tersebut
mempunyai total belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Selain Pertumbuhan
ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan perkembagan pajak daerah juga dapat menjadi
beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi belanja pemerintah provinsi.
Penelitian ini dilakukan untuk menguji keberlakuan Hukum Wagner dan
menganalisis bagaimana pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan
penduduk, dan pajak daerah terhadap belanja pemerintah. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data belanja pemerintah, Pemerintah, pertumbuhan penduduk, dan
pajak daerah dari tahun 2001-2022.
Penelitian ini mengunakan analisis regresi linear berganda dengan
menggunakan metode time series yang diolah menggunakan software eviews 12. Hasil
penelitian yaitu (1) pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, tidak berpengaruh
terhadap belanja pemerintah sedangkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap
belanja pemerintah di Provinsi Bengkulu. (2) Hukum Wagner tidak berlaku di Provinsi
Bengkulu.
Saran terhadap Pemerintah yaitu Pemerintah kota Bengkulu diharapkan untuk
melakukan intensitifikasi pajak yang merujuk pada upaya Pemerintah untuk
meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memperketat pemungutan pajak,
mengurangi peluang penghindaran pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.