IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

Penelitian ini merupakan studi tentang Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD) pada Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten
Lebong.
Dengan rumusan pokok permasalahannya adalah bagaimana
implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Penatausahaan
Keuangan Daerah di Kabupaten Lebong. Tujuan utama dari penelitian ini adalah
untuk mendiskripsikan Implementasi Aplikasi SIPD pada Penatausahaan
Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong. Data
dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis
melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi SIPD pada penatausahaan
keuangan daerah kabupaten Lebong berdasarkan teori model George C Edward
III
dilihat dari indikator sumberdaya, komunikasi, disposisi dan struktur
birokrasi belum berjalan dengan baik. Masih ditemukan banyak kendala atau
hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga penatausahaan keuangan daerah di
kabupaten Lebong mengunakan 2 (dua) aplikasi secara paralel, sehingga sangat
memberatkan bagi pelaksana di daerah. Secara teoritis hasil penelitian ini
memperkuat teori implementasi kebijakan Edward III, yang menyatakan bahwa
kesuksesan suatu kebijakan implementasi harus didukung oleh empat dimensi
yaitu sumberdaya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang saling
berkaitan satu sama lainnya. Untuk mengatasi kendala diatas dapat diupayakan
dengan melakukan peningkatan SDM baik kualitas maupun kuantitas,
meningkatkan pemahaman bagi pelaksana dengan sosialisasi/pelatihan/diklat
khusus/bimtek dalam penggunaan SIPD penatausahaan secara detail, menjalin
koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kemendagri, meningkatkan
komitmen pelaksana, memperhatikan kesejateraan staf pelaksana dengan
menganggarkan insentif dan memberikan reward, serta melakukan revisi SOTK
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong sesuai dengan Permendagri Nomor
77 Tahun 2020.