PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Pembentukan peradilan khusus tidak ditentukan secara tegas dalam UUD
1945 sebenarnya mempengaruhi struktur ketatanegaraan dalam lembaga
peradilan. Namun, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk
membentuk badan peradilan khusus, termasuk badan peradilan khusus yang
mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Masalah
yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pembentukan badan
peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada dan lingkup kewenangan badan
peradilan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif. Sumber hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier.
Prosedur yang digunakan berupa studi dokumentasi yaitu pedoman yang
digunakan berupa catatan-catatan untuk memuat kutipan. Penelusuran literatur
hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran buku-buku dan
internet. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengolah bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diinventarisir menyesuaikan
substansi guna mempermudah analisis bahan hukum. Analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis ini mengkaji isi
kaidah hukum yang mengatur tentang pembentukan badan peradilan khusus
penyelesaian sengketa pilkada. Peradilan Pilkada didesain sebagai peradilan
khusus bersifat ad hoc yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota untuk
menyelesaikan sengketa terkait pilkada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
urgensi pembentukan badan peradilan khusus dikarenakan dalam melakukan
upaya hukum seringkali tidak memenuhi rasa keadilan. Saran dari penelitian ini
pembentukan badan peradilan khusus harus segera dilaksanakan untuk
menciptakan keadilan dan kepastian hukum.
Kata kunci : Peradilan Khusus, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan