PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN KERUSUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BENGKULU

Kerusuhan yang dilakukanolehnarapidanaLembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Kota Bengkulumerupakansuatubentuktindakpidana yang
akandiberikansanksiberdasarkanPasal 160 KUHP, joPasal 125, joPasal 170
KUHP.Olehsebabitudiperlukanpenegakanhukumterhadapnarapidana yang
melakukankerusuhan. Penelitian ini bertujuan untuk:Untuk mengetahui penegakan
hukum terhadap narapidana yang melakukan kerusuhan diLembaga
Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu dan untuk mengetahui hambatan penegakan
hukum terhadap narapidana yang melakukan kerusuhan di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu.Jenis penelitian yang
digunakanadalahpenelitianhukum empirisdan pendekatan penelitian hukum empiris
terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap
efektivitas hukum.Hasil penelitian bahwa: (1).Penegakan hukum terhadap
narapidana yang melakukan kerusuhan diLembaga Pemasyarakatan Klas II A
Bengkulu, telahdilaksankansesuaidenganketentuanhukum yang berlaku, narapidana
yang terlibatkerusuhankerusuhan diLembaga Pemasyarakatan Klas II A
BengkuludiberikansanksiberdasarkankeputusanPengadilanNegeriKelas I A
Bengkulu dansanksidariLembagaPemasyarakatnKelas II A Bengkulu,
merekamenerimahukumanseperti, selisolasi, tidakdiusulkanremisidantidakikut
program asimilasi, penundaanpembebasanbersyaratdanpenundaanpembebasan. (2).
Hambatanpenegakanhukumterhadapnarapidana yang melakukankerusuhan di
LembagaPemasyarakatanKlas II A Bengkulu
meliputi:Pencabutanketerangandariparasanksipada proses
penyelidikandanpenyidikantersangkapelakukerusuhan, Kurangnyakesadaranhukumnarapidana agar
tidakterlibatkembalidalampenyalahgunaannarkotika, jumlahpetugasLembagaPemasyarakatan yang
menjaganarapidanakurangMemadaidanOver
kapasitasjumlahnarapaidanaLembagaPemasyarakatanKlas II A Bengkulu.
Kata Kunci: Penegakan hukum, narapidana, kerusuhan, Lembaga
Pemasyarakatan.