IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI BENGKULU

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan satu rangkaian strategi yang berupaya
untuk menempatkan laki-laki dan perempuan pada perimbangan yang sama dalam
menerima akses partisipasi kontrol dan manfaat di berbagai sektor pembangunan. Sebagai suatu strategi, PUG dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan gender dalam
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan
program pembangunan. Untuk melaksanakan strategi ini maka pemerintah telah
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, di tingkat daerah Provinsi
Bengkulu pelaksanaan PUG didasari oleh Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor
2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana (DPPPAPPKB) dan Inspektorat Daerah bertugas sebagai penggerak (driver)
dalam Pelaksanaan PUG di Provinsi Bengkulu. Keempat driver ini bertugas untuk
mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya “strategi” kebijakan Pengarusutamaan
Gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan strategi kebijakan
PUG dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Bengkulu dengan melihat pencapaian 7
(tujuh) indikator prasyarat, yaitu : Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya, Alat analisis, Data Terpilah, dan Partisipasi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan strategi kebijakan PUG
berada pada skala kurang efektif di angka 66,66 persen. Hal ini berarti pelaksanaan
strategi kebijakan tujuh indikator prasyarat PUG belum dilaksanakan dengan baik, terutama pada indikator sumber daya dan indikator alat analisis. Kondisi ini secara tidak
langsung mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara implementasi kebijakan
umum pelaksanaan PUG dengan implementasi kebijakan teknis operasional
pelaksanaan PUG. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan umum pencapaian tujuan PUG belum didukung dengan implementasi
kebijakan yang memadai di tingkat teknis operasionalnya. Memperhatikan permasalahan tersebut, dapat direkomendasikan sejumlah saran untuk
perbaikan pelaksanaan kebijakan PUG oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu : (1)
Mengaktifkan seluruh tugas dan fungsi dari kelembagaan PUG yaitu Pokja PUG, Tim
Teknis dan Focal Point. (2) Meningkatkan sosialisasi dan advokasi terkait pelaksanaan
kebijakan PUG ke seluruh OPD (3) Memaksimalkan koordinasi antar anggota Pokja
viii
ix
PUG (4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan PUG dengan
memberlakukan sistem reward and punishman.