PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PROVINSI BENGKULU

Sistem administrasi dalam pelayanan publik merupakan salah satu faktor
penting yang menentukan dari tingkat kepuasan dari konsumen atau pengguna
layanan. Didalam sistem administrasi layanan publik terdapat bebarapa
permasalahan yang membuat konsumen atau pengguna layanan terkadang menjadi
malas menggunakan layanannya secara langsung ataupun lebih memilih
menggunakan jasa calo. Beberapa permasalahan tersebut antara lain permasalahan
antrian, seperti yang kita ketahui pengguna dari layanan publik ini pasti tidaklah
sedikit setiap harinya sehingga untuk mengantri sendiri sudah membuat konsumen
atau pengguna layanan sendiri menjadi malas. Selanjutnya masalah pemberkasan,
saat menggunakan layanan publik selalu terdapat blanko pengajuan layanan yang
ingin digunakan, setelah melakukan pengisian blanko pengajuan layanan kemudian
harus melengkapi berkas dan setelah itu harus menunggu hasil dari layanan yang
diajukan. Tingkat pelayanan yang diberikan oleh SDM pada layanan publik
terkadang juga terkesan kurang ramah dan kurang profesional dalam melayani
konsumen. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor pendukung pemerintah
menerapkan Electronic Government, yang dimana semua pelayanan nantinya akan
menjadi online sehingga lebih memudahkan, mengefisienkan waktu layanan, serta
meningkatkan kepuasan dari pengguna layanan.
Penerapan Electronic Government sendiri tidak luput dari pengembangan
teknologi informasi, infrastruktur dan SDM dari setiap instansi pemerintah,
sehingga persiapan dalam penerapan Electronic Government ini memang
membutuhkan waktu yang tidaklah sedikit. Di Indonesia Electronic Government
mulai dikembangkan ketika pemerintah mengeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government .
Pemerintah menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
dalam proses pemerintahan (Electronic Government) akan meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good governance) dan meningkatkan
pelayanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi
pengembangan Electronic Government.
Menurut Indrajit (2004), perkembangan pesat teknologi informasi seperti
komputer dan telekomunikasi memungkinkan pembuatan dan penyebaran data,
informasi, dan pengetahuan dengan cepat ke seluruh dunia dalam waktu yang
iii
iv
singkat. Dengan demikian, setiap individu di berbagai belahan dunia dapat
berkomunikasi secara langsung tanpa perlu perantara. Dampak dari kemajuan
teknologi ini sangat mempengaruhi cara pemerintah dalam melayani masyarakat di
era modern.
Electronic goverment adalah suatu sistem meksnisme kepemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi elektronik yang berguna untuk berinteraksi
antara pemerintah ke masyarakat ataupun sebaliknya dengan yang bertujuan untuk
meningkatkan hubungan keduanya serta dapat meningkatkan kualitas dan
kuantitas. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah kantor imigrasi kelas 1
provini Bengkulu.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan
mendeskripsikan penerapan Electronic Government di Kantor Imigrasi Kelas 1
Provinsi Bengkulu (2) Untuk mengetahui factor – factor yang menentukan
keberhasilan atau kegagalan penerapan Electronic Government di Kantor Imigrasi
Provinsi Bengkulu. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dari kantor
imigrasi kelas 1 provinisi Bengkulu dan masyarakat pengguna layanan imigrasi.
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 63 responden dan 3
informan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atau eksploratif.
Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah Convenience
sampling.
Hasil penelitian ini yaitu (1) Penerapan Electronic Government di Kantor
Imigrasi Kelas 1 Provinsi Bengkulu sudah di terapkan dengan Sangat Baik. (2)
Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur dan Aplikasi adalah faktor pendukung
dalam penerapan Electronic Government di Kantor Imigrasi Kelas 1 Provinsi
Bengkulu. (3) Perencanaan menjadi aspek yang menjadi faktor penghambat
penerapan Electronic Government di Kantor Imigrasi Kelas 1 Provinsi Bengkulu.
Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa penerapan Electronic Government di
kantor imigrasi kelas 1 provinsi Bengkulu sudah “sangat baik” dalam penerapannya
Dengan hasil penelitian tersebut maka kesimpulan lainnya yang mengacuu
pada tujuan penelitian ini adalah yang menjadi faktor pendukung di dalam
penerapan Electronic Government di kantor imigrasi kelas 1 provinsi Bengkulu
adalah: Kebijakan Penetapan standar pelayanan, Pengelolaan kelembagaan yang
terintergrasi antar sector, Sistem apikasi informasi manajemen yang baik, Memiliki,
infrastruktur yang menunjang update data secara realtime, Perencanaan
pengembangan dan pemanfaatan TIK