PELELANGAN BENDA BERHARGA MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) DI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM LAUT (KASUS CIREBON 2010)

Hasil penelitian UNESCO menyebutkan bahwa terdapat ± 3000 situs kapal karam di
perairan Indonesia, yang berpotensi benda berharga, yang disebut dengan Benda
Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dalam pengangkatan BMKT
membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga pemerintah harus berkerjasama dengan
investor dalam pengangkatan BMKT tersebut. Adanya keterlibatan pihak investor
dalam pengangkatan tersebut menyebabkan hasil pengangkatan BMKT tersebut
diperjual belikan. Salah satunya adalah pelelangan BMKT yang diangkat dari Laut
Utara Jawa, Cirebon yang menimbulkan kontroversi. Adapun permasalahan yang
dirumuskan dalam penelitian ini adalah apa dasar hukum Pelelangan Benda Berharga
Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) pada kasus Cirebon dan apa tindakan-tindakan
yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkait kontroversi kasus Cirebon.
Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal
research) dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan
cara studi pustaka, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan cara
mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi. Metode pendekatan masalah
yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis.
Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu dasar hukum pelelangan BMKT pada kasus
Cirebon adalah, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan
dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, Keputusan
Presiden Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda
Berharga Muatan Kapal Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Penetan Status
Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Muatan Kapal Yang Tenggelam. Adapun
tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait kontroversi kasus
Cirebon yaitu membentuk Moratorium BMKT dan diterbitkannya Peraturan Presiden
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang
menyatakan bahwa Pengangkatan BMKT sebagai Bidang Usaha Tertutup