KEWAJIBAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) MEMBUKA INFORMASI KEUANGAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL KE PUBLIK DI TINJAU DARI SERTIFIKASI HALAL KE PUBLIK DI TINJAU DARI SERTIFIKASI HALAL KE PUBLIK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi satu-satunya organisasi yang dapat
melakukan kegiatan sertifikasi halal di Indonesia. Selain mendapat dukungan dari
Pemerintah, MUI mendapat kepercayaan dari masyarakat karena merupakan wadah
berkumpulnya Ulama seluruh Indonesia yang kemudian dipandang mewakili seluruh
aspirasi seluruh Ulama Indonesia. Dengan adanya dukungan dan kepercayaan dari
Pemerintah dan masyarakat ini kemudian MUI dapat melakukan sertifikasi halal.
Dalam melakukan kegiatan sertifikasi halal, MUI diketahui menerima sejumlah dana
dari proses sertifikasi halal tersebut, mulai dari pendaftaran permohonan sertifikat
halal hingga sertifikat halal diterbitkan semuanya dibebankan biaya. Beban biaya
tersebut dibebankan kepada pihak yang memohon sertifikat halal tersebut. Dalam
prosesnya ini kemudian beberapa pihak meminta MUI untuk terbuka terkait dana
yang dihimpun melalui kegiatan sertifikasi halal ini. Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar pihak tersebut
mendesak MUI untuk membuka informasi keuangan terkait sertifikasi halal tersebut.
Namun karena di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik tersebut terdapat multi tafsir dalam beberapa Pasal, menjadikan
MUI merasa tidak memiliki kewajiban untuk membuka informasi keuangan tersebut.
Kata Kuci: Majelis Ulama Indonesia, Keterbukaan Informasi Publik, Sertifikasi
Halal.