PERBEDAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN DI PENGADILAN NEGERI

embangunan ekonomi suatu Negara memerlukan program yang
terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan yang
tidak sedikit. Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negera
terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui
perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan
lokomotif pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan bank mempunyai
peranan yang strategis dalam membangun suatu perekonomian negara.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan undang-undangan, sejarah dan furistik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan
2 cara yaitu, yang pertama dapat dilakukan dengan cara non litigasi (diluar
pengadilan) diantaranya dengan cara musyawarah, mediasi perbankan,
arbitrase syari’ah. Sedangkan yang kedua dapat dilakukan dengan cara litigasi
(pengadilan) diantaranya di Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum atau
Negeri. Sedangkan, eksekusi penyelesaian sengketa perbankan syari’ah hanya
dapat dilakukan di Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang penjelasan pasal 55
ayat (2) Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perbankan syari’ah
dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak
mempunyai hukum yang mengikat.
Kata Kunci: Sengketa, Bank syari’ah, Non Litigasi, Litigasi, Arbitrase
Syari’ah.
x