Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Nilai Kekuatan Keterangan Saksi Korban Anak Penyandang Disabilitas (Studi Pemerkosaan Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bengkulu Selatan)

Setiap warga negara Indonesia memiliki perlakuan yang sama di hadapan
hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang�Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan
bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Dalam konteks hukum pidana dan ilmu-ilmu bantunya, penyandang disabilitas
patut untuk mendapatkan perhatian lebih dan untuk mengaji tentang
kedudukan anak penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana dan
kaitannya dengan bentuk perlindungan khusus tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi aparat penegak hukum tentang nilai
kekuatan keterangan saksi penyandang disabilitas dan faktor penghambat
aparat penegak hukum dalam peradilan pidana dalam menilai keterangan saksi
korban anak penyandang disabilitas sebagai saksi korban. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan
pendekatan empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa persepsi aparat hukum terhadap nilai kekuatan
keterangan saksi korban anak penyandang disabilitas adalah dalam menilai
kekuatannya keterangan saksi tersebut sama halnya dengan alat bukti lain
yang diatur undang-undang namun yang hanya perlunya pendampingan
khusus dan banyaknya penghambat aparat penegak hukum dalam menilai
keterangan saksi korban anak penyandang disabilitas karena standar
operasional bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi penyandang
disabilitas yang menjadi korban atau saksi dengan mengutamakan keadilan
bagi penyandang disabilitas.
Kata Kunci : Keterangan Saksi, Penyandang Disabilitas