KERJASAMA ANTARA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA(MUI) DALAM PENENTUAN LABEL HALAL PADA AIR MINERAL ISI ULANG GALON DIKOTA BENGKULU

DWI, ANGGRAINI PUTRI and Sirman, Dahwal and Joko, Susetyanto (2017) KERJASAMA ANTARA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA(MUI) DALAM PENENTUAN LABEL HALAL PADA AIR MINERAL ISI ULANG GALON DIKOTA BENGKULU. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.

[thumbnail of Thesis] Text (Thesis)
SKRIPSI PUTRI OK.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (1MB)

Abstract

Dengan berkembangnya usaha depot isi ulang air galon mineral di Kota
Bengkulu, sehingga kualitas air galon mineral tersebut semakin dipertanyakan.
Apabilah dilihat dari beberapa sumber, bahwa alat yang digunakan untuk
mensterilkan air yang bersumber dari gunung tersebut, mengandung unsur-unsur
yang menurut h, alaukum Islam adalah haram. Sedangkan mayoritas masyarakat
yang menggunakan jasa depot isi ulang air galon mineral isi ulang tersebut adalah
muslim. Sehingga dikhawatirkan kehalalan dari air galon isi ulang tersebut. Selain
itu, dalam penelitian ini juga melihat bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dan MUI Kota Bengkulu dalam menindak atau
melakukan sosialisasi terhadap pentingnya kehalalan air galon isi ulang tersebut.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data
pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara dibeberapa depot isi ulang air
minum dan melakukan wawancara dibeberapa kantor pemerintahan dan non
pemerintahan, seperti Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, BPOM Provinsi
Bengkulu, dan MUI Kota Bengkulu.
Hasil dari penelitian ini bentuk kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
dengan Majelis Ulama Indonesia yaitu saat melakukan audit, jadi sarana produksi
RPP (Rencana Pelaksanaan pembelajaran) atau yang memiliki skala yang lebih
besar. Registrasi ada dua macam yaitu yang dikeluarkan oleh Diknas Kesehatan
dan yang di keluarkan Badan POM. Bentuk tindakan dari pemerintah terhadap
pelaku usaha yang terbukti menggunakan bahan yang tidak halal, pada tahun 2014
dibuatlah Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan
diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
x

Item Type: Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined])
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: Irma Rohayu, S.IPust
Date Deposited: 09 Oct 2024 02:26
Last Modified: 09 Oct 2024 02:26
URI: https://repository.unib.ac.id/id/eprint/22023

Actions (login required)

View Item
View Item

slot gacor terbaik

slot gacor terpercaya

Situs Resmi Bisawd

slot gacor 4d

Slot Terpercaya

Slot Gacor bet 200