PELAKSANAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIKINDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASANKORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Hak angket adalah salah satu hak konstitusional DPR RI yang diatur
dalam UUD RI Tahun 1945. Peristiwapolitik yang suksesmengejutkanpublictanah
air baru-baruiniihwalpenggunaanhakangket DPR RI untuk KPK.Penelitian ini
menganalisis tentang batasan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Republik Indonesia dalam penggunaan hak angket menurut dan Untuk
mengetahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijadikan objek hak
angket atau tidak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia
(kasus hak angket oleh DPR RI terhadap KPK).Jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum Normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang.Hasil
penelitian menunjukan bahwa Batasan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dalam melaksanakan hak angket ialah harus memenuhi unsur-unsur sesuai
yang telah diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD, dan Dalam hal Pelaksanaan hak angket oleh Dewan Perwakilan
Rakyat terhadap KPK adalah bahwa KPK tidak dapat dijadikan objek dalam
penggunaan hak oleh DPR RI.
Kata kunci : Dewan Perwakilan Rakyat, Hak Angket, dan Komisi Pemberantasan
Korupsi