KEDUDUKAN REKOMENDASI CAMAT DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam mengangkat perangkat desa, yang
sudah diberikan berdasarkan Pasal ayat (2) Undang-Undang Desa yang menyatakan
bahwa “Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan
Camat atas nama Bupati/Walikota”. Masalahnya yang terjadi, apakah rekomendasi
Camat menjadi syarat mutlak bagi kepala desa dalam mengangkat perangkat desa,
dan bagaimana jalan keluarnya apabila Camat tidak bersedia memberikan
rekomendasi/persetujuan, padahal kepala desa sudah melakukan penjaringan dan
penyaringan sesuai prosedur yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini ialah metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini data yang digunakan
ialah data primer dan data sekunder. Kemudian data dianalisis secara yuridis
kualitatif dengan analisis non statistik dengan bertitik tolak dari teori kewenangan,
dan teori kebijakan/diskresi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan
maka dapat disimpulkan bahwadalam memberikan rekomendasi mengenai proses
pengisian Perangkat Desaberdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pengisian
Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Camat
tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk
melakukan proses pengisian ulang atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa.
bahwayang dilakukan Kepala Desa Air Simpang dalam menanggapi penolakan
Camat Ketahun tersebut, adalah mengambil terobosan, dengan mengabaikan hasil
konsultasi dari Camat.
Kata Kunci: Rekomendasi, Camat.