PERI, ISKANDAR and Iskandar, Iskandar and Deli, Waryenti (2017) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN GAS BUMI. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![Thesis [thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
SKRIPSI PERI ISKANDAR.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (3MB)
Abstract
Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan karena
kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat kurang atau tidak berfungsi
lagi, sedangkan kerusakan lingkungan adalah Deteriorasi lingkungan dengan
hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah serta kerusakan ekosistem dan
punahnya fauna liar maupun lainnya. Pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup akibat kegiatan pertambangan menjadi salah satu masalah yang belum
terselesaikan oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaturan perizinan usaha pertambangan gas bumi dan penegakan hukum
lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan. Penelitian ini bersifat
normatif menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perizinan usaha
pertambangan gas bumi sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
hidup, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan penegakan hukum
lingkungan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat
kegiatan pengeboran usaha pertambangan gas bumi dikenakan sanksi hukum
lingkungan administratif, yaitu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah,
pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, dan denda
adminisratif. Sanksi yang bersifat keperdataan yaitu berupa ganti rugi, dan
sanksi pidana bagi pengusaha maupun penanggungjawab usaha. Namun,
dalam pelaksanaanya masih banyak perusahaan yang tidak memiliki izin
dan/atau memiliki izin, tapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan melanggar persyaratan perizinan.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan,
Pertambangan.
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | Irma Rohayu, S.IPust |
Date Deposited: | 10 Oct 2024 08:49 |
Last Modified: | 10 Oct 2024 08:49 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/22116 |