TINDAKAN BEDAH MAYAT (OTOPSI) YANG DILAKUKAN OLEH CALON DOKTER UNTUK PENDIDIKAN DITINJU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hukum Islam sangat memperhatikan hak-hak manusia, tidak terkecuali
sesudah meninggalnya. Berdasarkan hadist dapat dipahami bahwa terhadap mayat
kita dilarang menyakiti atau mengabaikannya (segera menguburkan). Menurut
Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Otopsi Jenazah, pada dasarnya
mengharamkan otopsi (otopsi forensik dan otopsi klinis), tapi kemudian
membolehkan asalkan ada kebutuhan pihak berwenang dengan syarat-syarat
tertentu. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah apakah bedah
mayat (otopsi) dibutuhkan oleh calon dokter dalam pengembangan ilmu
kedokteran yang dimilikinya? dan apakah tindakan bedah mayat (otopsi) dapat
dibenarkan menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat
penelitian empiris. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan socio�legal. Populasi dan sampel yang digunakan adalah ketua Majelis Ulama Indonesia
dan 10 orang Mahasiswa Kedokteran. Data dan sumber data yang digunakan
adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian hukum
empiris ini akan digunakan teknik wawancara terstruktur. Penelitian ini mengolah
data yang terkumpul dengan 3 tahap yaitu pemeriksaan data, penandaan data, dan
sistematisasi data. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Untuk
pengembangan ilmu kedokteran bedah mayat (otopsi) sangatlah dibutuhkan dalam
proses pendidikan karena calon dokter harus mengetahui struktur organ tubuh
manusia baik teori dan praktik. Menurut pandangan hukum Islam bedah mayat
(otopsi) itu hukumnya mubah. Bedah mayat (otopsi) dalam hukum Islam boleh
saja dilakukan dengan syarat tidak merusak mayat tersebut karena calon dokter
harus menghormati juga jenazah atau mayat yang digunakan sebagai bahan
praktek kedokteran. Diharapkan adanya tindakan pengawasan atas tindakan
praktek bedah mayat (otopsi) yang dilakukan oleh calon dokter.
Kata Kunci : Bedah Mayat (otopsi), Hukum Islam