KAJIAN YURIDIS JUAL BELI LAHAN SUMBER WARAS ANTARA PEMPROV DKI DENGAN YAYASAN KESEHATAN SUMBER WARAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRASI

Perbedaan pendapat antara BPK dan KPK dalam kasus jual beli lahan Yayasan
Kesehatan Sumber Waras, yang mana BPK berpendapat bahwa dalam pembelian
lahan yayasan kesehatan sumber waras ini melebihi anggaran yaitu tidak sesuai
dengan nilai jual objek pajak (NJOP) dan secara prosedural pembelihan lahan
yayasan kesehatan sumber waras ini oleh pemprov DKI tidak sesuai dengan
aturan yang semestinya, BPK disini menggunakan undang-undang nomor 2 tahun
2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta
peraturan presiden (perpres) nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan
pengadaan tanah.KPK menyatakan tidak adanyakerugian keuangan negara dan
pembelian lahan sesuai dengan prosedural, KPK berpatokan pada Peraturan
Presiden no.40 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas Peraturan
Presidenno.71 tahun 2012. Dengan digunakannya Peraturan Presiden no 40 Tahun
2014 banyak hal yang disampaikan oleh BPK itu menjadi gugur.Berdasarkan hal
tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Kajian Yuridis Kasus
Jual Beli Lahan Sumber Waras antara Pemprov DKI dan Yayasan Kesehatan
Sumber Waras dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Administrasi”. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif, dengan metode pendekatan
undang-undang (statue approach), dengan tekhnik pengumpulan bahan hukum
berupa studi dokumentasi, yaitu pedoman digunakan berupa catatan melalui bahan
teks (buku) dan internet. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan pendapat
antara BPK dan KPK, yaitu : Menentukan Alamat (wilayah), Penentuan Nilai Jual
Objek Pajak, Perbedaan Dasar Hukum yang digunakan, dan Kerugian Keuangan
Negara. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang maka diselesaikan secara
administratif, menurut Peraturan Presiden nomor 48 Tahun 2006 tentang Tata cara
Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemerintahan. Dalam penyalahgunaan
wewenang sanksi yang di berikan yaitu berupa Sanksi Administratif berat
sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf c.
Keyword : Kerugian Keuangan Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Administrasi.