PENEGAKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERIZINAN USAHA TOKO MODERN DI KOTA BENGKULU

Perizinan adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang�Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentumenyimpang
dari ketentuan larangan Perundangan. Toko modern adalah toko dengan sistem
pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
minimarket, supermarket, departement store, hypermart, ataupun grosir yang
berbentuk perkulakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan
penegakan hukum perizinan usaha toko modern di Kota Bengkulu. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris, dalam
penelitian ini data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Kemudian data
dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara berfikir deduktif-induktif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendirian toko modern di
Kota Bengkulu telah melanggar Peraturan Daerah tentang izin mendirikan
bangunan, maka seharusnya pendirian toko modern sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012, pendirian bangunan toko modern telah
ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu yang hanya
mengatur pada 2 (dua) wilayah Kelurahan yaitu Kelurahan Belakang Pondok dan
Kelurahan Penurunan. Namun dari beberapa toko modern di Kota Bengkulu yang
berjumlah 65 (enam puluh lima) telah melanggar Peraturan Daerah nomor 14
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu dan bagi
pejabat yangmengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan yang mana tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Bengkulu, maka pejabat pemerintah tersebut dikenakan
sanksi pidana.
Kata kunci : Perizinan, Toko Modern.