ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PROGRAM PEMUTIHAN POKOK TUNGGAKAN SERTA DENDA PAJAK PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PAD (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu)

Optimalisasi PAD bertujuan untuk mewujudkan kemampuan dan
kemandirian daerah serta memperkuat struktur keuangan daerah, karena merupakan
salah satu tolok ukur/indikator kemampuan dan cermin kemandirian daerah.
Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera
dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam
upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Salah satu faktor
yang menjadi hambatan dalam manajemen pengelolaan penerimaan daerah adalah
persoalan efektivitas dan efisiensi yang mengakibatkan realisasi capaian
penerimaan PAD sering kali tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang
menggambarkan secara garis besar jabatan, struktur organisasi, visi dan misi, serta
apa yang diperlukan secara tertulis dengan menggunakan data numerik. Data yang
dikumpulkan dari tanggapan responden dapat digunakan sebagai informasi
penelitian. Sumber data diperoleh dari BPKD Provinsi Bengkulu dan UPTD PPD
Kota Bengkulu BPKD Provinsi Bengkulu dengan kelengkapan dokumen yang
disyaratkan. Dua jenis data dikumpulkan dalam penelitian ini: data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi.
Kebijakan pemutihan merupakan hal yang ditunggu wajib pajak karena
kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat atau wajib pajak dalam
membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan dihapusnya denda dan bunga
pajak kendaraan bermotor. Dalam menentukan penilaian Efektivitas peneliti
menggunakan Peraturan Pemerintah Yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri
690.900.327 Tahun 1996. Hasil dari penjumlahan Efektivitas untuk Tahun 2020
sebesar 50,19% dalam kategori Tidak Efektif, sedangkan untuk Tahun 2021
mendapatkan hasil 45,98% dalam kategori Tidak Efektif.
Dalam menentukan penggolongan Kontribusi peneliti menggunakan
Peraturan Pemerintah Yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri 690.900.327 Tahun
1996. Hasil dari penggolongan kontribusi untuk Tahun 2020 sebesar 46,38% dalam
viii
kategori baik dan Tahun 2021 sebesar 48,39% dalam kategori baik. Meskipun hasil
penghitungan nilai efektivitas tidak efektif akan tetapi kebijakan program
pemutihan ini memberikan andil pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu
sebesar Rp29.725.097.400,00; sehingga harus tetap dilanjutkan ditahun yang akan
datang karena bermanfaat untuk wajib pajak dan juga bermanfaat untuk
peningkatan PAD Provinsi Bengkulu.
Saran yang diajukan peneliti berdasarkan hasil penelitian yaitu Apabila
pemutihan pajak akan diberlakukan kembali maka Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Badan Pendapatan Daerah Bengkulu dapat melakukan sosialisasi
mengenai pemutihan pajak dengan bekerja sama dengan pihak Kepala Desa,
Kelurahan, dan Kecamatan seperti melalui pemanfaatan setiap kantor kelurahan
digunakan sebagai tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga
menjangkau masyarakat terpencil untuk ikut memanfaatkan kebijakan pemutihan
pajak. Tidak hanya pemutihan pajak, namun upaya sosialisasi mengenai
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga.