ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HASIL PEMEKARAN DI PROVINSI BENGKULU DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis kemampuan
keuangan Kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Bengkulu dalam menjalankan
otonomi daerah, diantaranya Kabupaten Kaur, Seluma, Lebong, Kepahiang, dan
Muko-muko. Sampel yang digunakan adalah data realisasi APBD dan data PDRB
Kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Bengkulu dari tahun 2004 sampai dengan
2007. beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : derajat
desentrlisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan posisi fiskal.
Penelitian ini menemukan rata-rata rasio PAD kabupaten pemekaran tersebut
terhadap pengeluaran rutin sebesar 2,49% dan apabila ditambah dengan BHPBP rata-
rata rasio naik menjadi 19,12%. Rata-rata rasio PAD terhadap total pengeluaran dari
setiap Kabupaten pemekaran ini adalah sebesar 1,66% dan jika ditambah dengan
BHPBP menjadi sebesar 12,29%. Hal ini menunjukan bahwa untuk membiayai
pengeluaran rutin dan total pengeluaran walaupun telah ditambah BHPBP kabupaten
pemekaran ini masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat. Untuk kebutuhan
fiskal Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu rata-rata kebutuhan fiskal sebesar
41 kali lebih besar dari pada rata-rata kebutuhan fiskal Provinsi Bengkulu. Untuk
kapasitas fiskal Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu, rata-rata kapasitas fiskal
sebesar 8 kali lebih besar dari pada kapasitas fiskal standar Provinsi Bengkulu. Untuk
posisi fiskal, kabupaten Kaur dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan,
laju pertumbuhan PDRB sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD yaitu
apabila PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 23,20% (elastis). Laju
pertumbuhan PDRB pada dasar harga konstan pada Kabupaten Seluma sangat
berpengaruh terhadap peningkatan PAD apabila PDRB naik 1% maka PAD akan
meningkat sebesar 13,52%. Kabupaten Lebong laju pertumbuhan PDRB pada harga
konstan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD (elastis) yaitu apabila PDRB
naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 46,88%. Kabupaten Kepahiang laju
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sangat berpengaruh terhadap
peningkatan PAD (elastis) yaitu apabila PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat
sebesar 15,21%. Kabupaten Muko-muko laju pertumbuhan PDRB dasar harga
konstan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD (elastis) yaitu apabila PDRB
naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 14,42%.