KONSTRUKSI HUKUM PERADILAN SENGKETA PEMILU DI INDONESIA

Pemilu adalah proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan
berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Konstitusi. Pemilu
sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan dengan azas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktik, dijumpai prinsip-prinsip pemilu
dilanggar oleh peserta pemilu serta penyelenggara Pemilu. Pelanggaran pemilu
tersebut selain merugikan peserta pemilu, juga menciderai nilai-nilai demokrasi,
hukum dan keadilan serta keabsahan atau legitimasi pemilu. Permasalahan yang
menjadi kajian adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia
saat ini dan bagaimanakah desain/model peradilan penyelesaian sengketa pemilu
di masa depan?. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis
normatif dengan menggunakan empat pendekatan yakni pendekatan peraturan
perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan
perbandingan.
Berdasarkan penelitian maka diketahui Pelanggaran pemilu dibagi dalam
enam jenis yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran
administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha
negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilihan umum dan penyelesaiannya
diselesaikan oleh beda-beda lembaga. Satu masalah penting yang berpotensi
mengganggu pemilu adalah penyelesaian sengketa pemilu. Mekanisme
penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia memperlihatkan betapa rumitnya
penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu. Penyelesaian sengketa
Pemilu memiliki beragam cara dan tidak ada metode tunggal dalam penyelesaian
sengketa pemilu yang dapat berlaku di semua negara. Model mana yang akan
dipilih tergantung pada tingkatan konsolidasi yang dapat diraih dalam proses
demokratis masing-masing negara. Rumitnya persoalan penyelesaian sengketa
Pemilu, maka dalam rangka memperbaiki dan menata ulang penegakan hukum
Pemilu dimasa mendatang dapat dilakukan dengan membentuk peradilan khusus
Pemilu. Peradilan Khusus Pemilu adalah peradilan terpadu yang menangani hal￾hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu baik itu pelanggaran
administrasi, sengketa TUN, sengketa Pencalonan, sengketa daftar pemilih,
indikasi perbuatan pidana peserta pemilu hingga penetapan hasil perolehan suara
dalam pemilu.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah banyaknya lembaga penyelesaian
sengketa Pemilu menciptakan ketidakpastian hukum dan keadilan hukum,
sehingga perlu di desain satu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan hal￾hal yang berkaitan dengan Pemilu. Saran dari penelitian ini adalah amandemen
Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghapuskan kewenangan penyelesaian
Perselisihan Hasil Perolehan suara Pemilu dari lembaga Mahkamah Konstitusi
dan diberikan kepada Pengadilan Khusus Pemilu.
Kata Kunci : Pemilu, Sengketa Pemilu, Peradilan Khusus Pemilu
v
9