KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN ADVOKAT DALAM BIDANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan manganalisis pelaksanaan
kontrak kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan
advokat dalam bidang pemberian bantuan hukum dan untuk mengetahui dan
menganalisis penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak
kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan advokat
dalam bidang pemberian bantuan hukum. Penelitian ini adalah penelitian empiris
dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode berfikir
deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar hukum kontrak
kerjasama berdasarkan Pasal 9 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum, kontrak dimulai dengan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dengan menetapkan Penyedia Barang/Jasa Langsung atau Penunjukan
Langsung untuk paket Pemberian Jasa Bantuan Hukum dalam penetapan Advokat
dan secara khusus ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 3
Tahun 2013 tentang Penetapan Advokat/Pengacara Dalam Rangka Penyelesaian
Permasalahan Hukum Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Dilingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013. Kontrak kerjasama antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan advokat dalam bidang
pemberian bantuan hukum dilakukan melalui perjanjian tertulis dengan Nomor:
300/5.A/B.3 dan Nomor 010/AKP/2013 tentang Bantuan Hukum dan Konsultasi
Hukum dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan segala biaya
dalam pelaksanaan kontrak kerjasama pemberian bantuan hukum ditanggung oleh
Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Nomor DPA 1.20
(1.20.03).20.09.5.2. Bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kontrak
diantaranya adalah pembayaran honor terhadap advokat seringkali terlambat atau
dirapel selama tiga bulan sekali, akibatnya advokat tidak dapat menjalankan tugas
dan fungsinya dengan baik. Penyelesaian-Penyelesaian perselisihan tidak
dicantumkan dalam klausula Kontrak kerjasama sehingga dilakukan dengan cara
non litigasi yaitu negosiasi dimana proses tawar-menawar dengan jalan berunding
antara para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama, agar
tidak terjadi putus perjanjian kerjasama.
Kata kunci : Kontrak Kerjasama, Pemerintah Daerah dan Advokat