AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI BERAGAMA KATOLIK DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU (KASUS DI GEREJA ST. YOHANES KOTA BENGKULU)

Perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik tidak dapat diputus atau diceraikan.
Penelitian ini menganalisis akibat hukum dari putusan perceraian pasangan suami
istri beragama Katolik di Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan fokus pada kasus di
Gereja St. Yohanes Kota Bengkulu. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah
untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan putusan perceraian
pasangan suami istri beragama Katolik di Pengadilan Negeri Bengkulu dan untuk
mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum dari putusan perceraian pasangan
suami istri beragama Katolik di Pengadilan Negeri Bengkulu setelah terjadi
perceraian, baik dari segi kehidupan beragama maupun perkawinan setelah
perceraian. Menggunakan pendekatan hukum empiris, penelitian ini menemukan
bahwa meskipun perceraian dapat diputuskan secara sipil. Gereja Katolik melarang
perceraian berdasarkan ajaran Yesus yang mengangkat perkawinan menjadi
sakramen, sehingga pasangan yang bercerai secara sipil tetap terikat pada
perkawinan yang sah menurut Gereja Katolik. Bagi yang bercerai dan menikah lagi,
Gereja tidak mengakui sah ikatan perkawinan yang baru dan dikenai sanksi, yaitu
larangan menerima komuni dan melaksanakan tugas dalam Gereja. Ini menegaskan
bahwa realitas perceraian, meskipun diputuskan secara sipil, tetap memiliki
implikasi yang signifikan dalam konteks hukum agama Katolik.