PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JOKI TES CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pelaku joki tes
Calon Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif peraturan perundang-undangan.
Pengaturan terhadap praktik perjokian diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang�Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 378 KUHP juncto
Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 382 Bis KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal
30 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang�Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Namun ketentuan tersebut tidak memberikan
kepastian hukum mengenai praktik perjokian yang dalam hal ini menggantikan
peserta lain dalam tes CPNS. Penelitian ini untuk menganalisis dan
mendiskripsikan pertanggungjawaban pidana pelaku joki tes CPNS. Jenis
penelitian yang digunakan hukum normatif, sifat penelitian deskriptif, pendekatan
kasus, pendekatan perundang-undangan, prosedur pengumpulan bahan dengan
studi pustaka, pengolahan bahan hukum melalui pemeriksaan data, sistematis,
deskripsi, analisis hukum kualitatif deduktif, hasil penelitian ini mengenai cara
menentukan kategori perbuatan pelaku joki tes CPNS serta orang yang terlibat
pada praktik perjokian terdapat unsur-unsur yang tidak terpenuhi pada Pasal 263
KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 dan 56
KUHP, Pasal 382 Bis KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP , Pasal 30 UU ITE
juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Pertanggungjawaban pidana pelaku joki tes CPNS
dan orang yang terlibat pada praktik perjokian memenuhi unsur kesalahan, unsur
kemampuan bertanggungjawab, unsur tidak ada alasan pemaaf dan pembenar,
maka pelaku mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kata Kunci : Calon Pegawai Negeri Sipil, Joki, Perbuatan, Pertanggungjawaban
Pidana