ANALISIS JAMINAN PENSIUN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan pensiun bagi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam konteks Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Fokus utama penelitian ini
adalah mengidentifikasi bagaimana jaminan sosial dan jaminan pensiun diatur dan
diterapkan bagi PPPK, serta perbedaannya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan analisis deskriptif. Data diperoleh dari studi pustaka, analisis dokumen
hukum, dan peraturan terkait. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun PPPK
memiliki hak atas jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja,
kematian, hari tua, dan pensiun, terdapat perbedaan signifikan dalam skema
pembiayaan dan implementasi jaminan pensiun antara PPPK dan PNS. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan pengelolaan sumber daya
manusia aparatur, termasuk PPPK, memerlukan perhatian khusus agar
kesejahteraan mereka dapat terjamin secara optimal. Implementasi yang efektif
dari jaminan pensiun bagi PPPK diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur
serta mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya.
Kata kunci: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), jaminan
pensiun, jaminan sosial, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Aparatur
Sipil Negara.