Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan
peraturan daerah dan keputusan kepala daerah merupakan peranan dari
Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah
serta keputusan kepala daerah. Guna menunjang tugas tersebut dibutuhkan
Satpol PP yang profesional dan handal baik dari segi fisik maupun kualitas
pengetahuan akan tugas dan fungsi Satpol PP. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penegakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Larangan
Pelacuran Dalam Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan mendapatkan data kemudian mendeskripsikan tentang
peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu.
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif yaitu
penelitian yang akan menguraikan situasi aktual sehingga diperoleh suatu
kesimpulan pemecahan dari masalah tersebut. Aspek-aspek dalam penelitian
ini menyangkut masalah pelaksanaan penertiban yang berkaitan dengan
pembentukan tim penertiban dan penindakan, penentuan jadwal atau waktu
penertiban, pemeriksaan/penyidikan terhadap pelanggar Perda Nomor 24
Tahun 2000 serta pendataan tempat-tempat yang dicurigai melakukan
praktek pelacuran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
wawancara, observasi serta dokumentasi. Sedangkan populasi dan sampel
dalam penelitian ini merupakan informan yang telah paham akan tugas dari
Satpol PP dan mengerti dalam pelaksanaan tugas Satpol PP dalam
penertiban pelacuran. Penentuan sampel diambil dengan menggunakan
teknik purposive sampling yakni berdasarkan pada tujuan dan fokus.
Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa peranan Satpol PP
dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 belum optimal
dan signifikan dan harus lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.
Indikasi bahwa Satpol PP belum optimal dalam pelaksanaan tugasnya yang
berperan dalam bidang salah satunya penegakan Perda Nomor 24 Tahun
2000 dalam hal pembentukan tim penertiban dan penindakan Satpol PP
tidak melibatkan unsur diluar Satpol PP seperti kepolisian dan TNI sehingga
penertiban tersebut kurang maksimal, penentuan jadwal atau waktu
penertiban yang tidak sesuai rencana 1 tahun kegiatan yang telah dibuat
dimana dilaksanakan hanya 8 kali dalam 1 tahun kegiatan, sedangkan dalam
rencana kegiatan sebanyak 12 kali penertiban, serta pendataan yang hanya
didasarkan pada tempat-tempat atau hotel dan penginapan yang kecil
sedangkan hotel yang besar tidak terdata dan mengakibatkan ketidak adilan
bagi pengusaha hotel dan penginapan yang kecil.