FENOMENA GOLPUT PADA PILKADA GUBERNUR PUTARAN KEDUA TAHUN 2005 (Studi Kasus Di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)

Golput dalam permasalahan penelitian mengandung pengertian bahwa
masyarakat yang merupakan pemilih terdaftar, secara sengaja tidak mau datang ke
tempat pemungutan suara. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan jenis golput
masyarakat desa pada pilkada gubernur putaran kedua tahun 2005 dan untuk mengetahui
pandangan masyarakat desa yang golput menurut jenis-jenisnya terhadap pilkada
gubernur putaran kedua tahun 2005. Permasalahan fenomena golput dianalisis dengan
menggunakan teori aksi yang merupakan salah satu varian teori dari paradigma definisi
sosial. Permasalahan fenomena golput menggunakan metode penelitian kualitatif.
Permasalahan fenomena golput yang dilaksanakan di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk
Sandi Kabupaten Seluma. Kekalahan Sudirman Ail pada pilkada gubernur putaran
pertama menyebabkan masyarakat Desa Tumbuan memilih untuk tidak memberikan hak
suaranya pada pilkada gubernur putaran kedua. Selain itu, sikap golput masyarakat juga
dipengaruhi oleh adanya pesimisme dari masyarakat karena merasa tuntutan mereka
untuk adanya perubahan di Desa Tumbuan tidak mudah untuk terwujud, karena
Sudirman Ail yang diharapkan dapat merealisasikan tuntutan mereka sudah kalah pada
pilkada gubernur putaran pertama. Sikap golput masyarakat Desa Tumbuan termasuk ke
dalam kategori golput pragmatis yaitu kelompok pemilih yang berorientasi pada
kalkulasi untung rugi dan secara politik yaitu kelompok pemilih yang kecewa karena
figur yang mereka harapkan menjadi pemimpin tidak masuk ke dalam putaran
selanjutnya. Sebagian besar masyarakat yang golput menyatakan ketidaksetujuan
diadakannya pilkada gubernur putaran kedua, karena dinilai hanya menghabiskan uang
negara saja, masyarakat mengatakan alangkah baiknya kalau uang tersebut digunakan
untuk membantu masyarakat yang masih tergolong miskin, tetapi ada juga masyarakat
yang setuju diadakannya pilkada gubernur putaran kedua, karena sudah menjadi
keputusan pemerintah.