TELAAH PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 menjelaskan bahwa
persepsi masyarakat berfungsi sebagai kontrol terhadap pengelolaan dana desa
yang di transfer ke rekening desa melalui rancangan anggaran pendapatan dan
belanja desa. Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 yang
menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan
informasi dari pemerintah desa, mengawasi dan mengontrol kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa, menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat
lisan ataupun tertulis tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, masyarakat desa berkewajiban untuk
membangun diri dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan
fenomena yang ditemukan oleh peneliti yang terjadi di Kabupaten Bengkulu
Selatan yaitu berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian kepada beberapa
masyarakat desa di Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dengan persepsi
masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
desa di Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini. Dari masing-masing jawaban
narasumber semuanya beranggapan yang sama yakni bahwa pengelolaan
anggaran pendapatan dan belanja desa belum akuntabel. Sehingga hal ini menjadi
pertanyaan dan perlu dikaji lebih dalam untuk melihat dan menyelidiki bagaimana
persepsi masyarakat desa di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
terhadap akuntabilitas pada semua tahap pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja desa.
Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yang
mempunyai tujuan untuk mempelajari lebih dalam terkait pembahasan yang
sedang dikaji secara menyeluruh dengan memberikan informasi tentang persepsi
masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
desa di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pembahasan yang dilakukan pada penelitian
ini yakni terkait apa yang dialami subjek penelitiannya, termasuk tindakan,
motivasi, persepsi, perilaku, yang dijelaskan melalui teknik deskriptif kata-kata.
Persepsi masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu
Selatan belum akuntabel secara keseluruhan. Pemerintah desa telah
melaksanakan sistem pemerintahan dengan akuntabel hanya pada tahap
perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan APBDes karena telah memenuhi aspek
akuntabilitas yaitu partisipatif, relevansi, transparansi dan mengikuti aturan
hukum. Sementara pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Desa Tanggo
Raso, Desa Pasar Pino dan Desa Padang Serasan telah melaksanakan sistem
pemerintahan dengan akuntabel sedangkan Desa Talang Padang dan Desa
Tungkal 1 belum akuntabel dalam melaksanakan sistem pemerintahan karena
belum memenuhi aspek transparansi.
Pengelolaan APBDes pada tahap perencanaan telah memenuhi aspek�aspek akuntabilitas yakni dengan diterimanya usulan aspirasi dari masyarakat desa
yang tertuang pada dokumen RKPDes sehingga rancangan rencana pembangunan
tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pada tahap perencanaan juga
telah menyesesuaikan antara dokumen rencana pembangunan desa yang di buat
dengan dana pagu indikatif masing-masing desa sehingga masyarakat mengetahui
informasi terkait dengan dana pagu indikatif desa tersebut. Selanjutnya pada
tahap pelaksanaan, informasi kegiatan desa dan informasi APBDes tersampaikan
dengan baik kepada masyarakat desa. Selain itu melalui sistem padat karya tunai
desa yang dilaksanakan, hal ini dapat membantu masyarakat desa yang kurang
mampu dengan adanya keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan fisik
desa. Sementara pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, masih terdapat
desa yang belum akuntabel karena belum adanya pendistribusian laporan
pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menyebabkan belum
tersampaikannya laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa dan
mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang laporan pertanggungjawaban
realisasi APBDes.
Kata Kunci: Persepsi, Akuntabilitas, APBDes