KAJIAN HUKUM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN LAYANG DI KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

Cagar Alam Danau Dusun Besar termasuk kedalam Seksi Konservasi
Wilayah II ditetapkan dengan SK Menhut No. 602/Kpts-II/1992 tanggal 10 Juni
1992 seluas 577 Ha dan mengalami perubahan dengan luas wilayah 488,18 Ha.
Pada tanggal 23 April 2018 dibangun jalan dan jembatan layang yang melintasi
kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar. Pembangunan strategis tersebut berupa
jembatan layang dan perbaikan jalan yang melintasi Cagar Alam Danau Dusun
Besar sepanjang kurang lebih 2,4 Kilometer dan lebar 15 Meter. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah Bagaimana legalitas pembangunan jalan dan jembatan
layang di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Bengkulu
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam dan Apa dampak pasca
pembangunan jalan dan jembatan layang di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun
Besar Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan
pendekatan penelitian Statute Approach. Dengan menggunakan metode analisis
yuridis kualitatif. Pembangunan peningkatan jalan Air Sebakul – Nakau dan
pembangunan jembatan merupakan pembangunan jalan strategis yang tidak dapat
dielakan. Pembangunan tersebut termasuk proyek Bengkulu Outer Ring Road atau
yang disingkat BORR. Ketentuan hukum yang menjelaskan bahwa pembangunan
peningkatan jalan dan jembatan tersebut dapat dilakukan melalui izin yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam Pasal 43 dengan cara melakukan kerja sama penggunaan lahan.
Kata Kunci : Jalan lingkar luar, Proyek Strategis, Cagar Alam Danau Dusun
Besar