ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1811K/PDT.SUS�KPPU/2022 TENTANG PERJANJIAN KARTEL TIKET PESAWAT

Pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan
Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, sementara pada tingkat Kasasi Mahkamah
Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 365/Pdt.Sus�KPPU/2020/PN Jkt.Pst dan memperkuat Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019
karena adanya kekeliriuan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor
365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst. KPPU dalam putusan Nomor 1811K/ Pdt.Sus�KPPU/2022 yang memperkuat putusan KPPU 15/KPPU-I/2019, memutuskan 7
maskapai penerbangan melakukan perjanjian kartel. Masalah dalam penelitian ini
adalah 1) Mengapa pada tingkat banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
membatalkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, sementara pada tingkat
Kasasi Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor
365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst dan memperkuat Putusan KPPU Nomor
15/KPPU-I/2019 2) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor
1811K/Pdt.Sus-KPPU/2022 terhadap para pihak yang melakukan perjanjian kartel.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perUndang-Undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan
bahwa 1.) Adanya kekeliruan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
tidak melihat fakta bahwa perubahan tarif penerbangan maskapai berlaku pada saat
bersamaan. 2) 7 maskapai penerbangan tersebut terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
dan membayar denda yang telah di tetapkan dalam putusan Nomor KPPU Nomor
15/KPPU-I/2019.
Kata Kunci: Perjanjian, Kartel, Tiket Pesawat, Putusan