PERTANGGUNGJAWABAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH SANGKETA DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini membahas Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dalam pembuatan akta jual beli tanah yang bersengketa di Kota Bengkulu. Studi ini
bertujuan untuk menganalisis pelanggaran dan akibat hukum bagi PPAT yang lalai
dalam memverifikasi status hukum tanah sebelum akta diterbitkan, sehingga
menimbulkan sengketa. Metode yang digunakan dalam metode kualitatif dengan
pendekatan yuridis normatif melalui wawancara dengan para PPAT, kantor Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan studi pustaka terkait
regulasi yang mengatur tentang pembuatan akta tanah. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kelalaian PPAT dapat mengakibatkan konsekuensi pidana, perdata, dan
administratif, termasuk sanksi dari ATR/BPN berupa pencabutan izin praktik. PPAT
harus melakukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan cermat, serta
memastikan tanah yang akan diperjualbelikan tidak sedang bersengketa. Implikasi
penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam perbaikan prosedur
pembuatan akta untuk menghindari sengketa tanah di masa depan dan meningkatkan
kesadaran hukum bagi PPAT serta masyarakat terkait dengan transaksi pertanahan.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban PPAT, Akta Jual Beli, Sengketa Tanah