PENERAPAN DASAR MENGUJI KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Penelitian ini membahas penerapan alat uji dalam menguji
keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Bengkulu, terutama setelah diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan. Sebagai negara hukum, Indonesia menekankan pentingnya
prinsip legalitas dalam setiap keputusan administrasi negara. Namun,
dalam praktiknya, hakim PTUN menghadapi tantangan dalam
menentukan dasar keabsahan KTUN, yang sebelumnya diuji secara
alternatif tetapi kini harus dipertimbangkan secara kumulatif berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan perdebatan mengenai
penerapan alat uji yang tepat, terutama dalam kasus-kasus yang
melibatkan kewenangan bebas dan kewenangan terikat. Penelitian ini
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang�undangan dan dokumen, serta menganalisis putusan PTUN Bengkulu
dalam periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan
dalam penerapan alat uji yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi
masyarakat dan pihak yang bersengketa. Kurangnya pedoman yang jelas
bagi hakim dalam menentukan keabsahan KTUN juga berkontribusi
terhadap inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, diperlukan standar yang
lebih jelas agar hakim dapat menerapkan alat uji secara konsisten dalam
menentukan keabsahan suatu KTUN, guna menciptakan kepastian
hukum bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas putusan peradilan
administrasi.
Kata Kunci: Penerapan, Keabsahan Keputusan Tata Usaha
Negara, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu