PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT PERSELINGKUHAN DI KECAMATAN TANJUNG AGUNG PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan untuk mengkaji mekanisme
penyelesaian kasus perselingkuhan berdasarkan hukum adat yang masih diterapkan
di Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Apabila tidak
diterapkannya hukum adat, dikhawatirkan akan terjadi keresahan dalam
masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses
penyelesaian pelanggaran adat perselingkuhan dan mengidentifikasi faktor-faktor
penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang berupaya
melihat fakta hukum secara langsung dalam artian meneliti bagaimana bekerjanya
hukum di Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian
sengketa adat perselingkuhan dimulai dengan laporan masyarakat kepada Kepala
Dusun, yang kemudian melaporkannya kepada Kepala Desa. Kepala Desa meninjau
laporan dan menyampaikannya kepada Ketua Adat dalam pertemuan resmi.
Selanjutnya, sidang adat dijadwalkan, di mana semua pihak terkait memberikan
keterangan. Sidang dipimpin oleh Ketua Adat yang akhirnya mengambil keputusan
berupa denda adat atau sanksi lainnya untuk memulihkan keharmonisan
masyarakat, diakhiri dengan pelaksanaan upacara adat. Sanksi adat ditentukan
melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh pemangku adat dan kepala desa,
dengan denda yang bervariasi antar desa, seperti di Desa Alun Dua yang berkisar
antara Rp2.400.000 hingga Rp24.000.000 dan di Desa Sawang Lebar Ilir sebesar
Rp5.000.000. Faktor penghambat penyelesaian kasus ini meliputi
ketidakseragaman pemahaman hukum adat, kurangnya partisipasi pelaku,
keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan pengaruh kebudayaan
yang mengurangi efektivitas hukum adat. Saran kepada pemerintah daerah
sebaiknya terdapat regulasi tertulis untuk mengatur standar pelaksanaan hukum
adat guna memastikan keadilan dan efektivitas dalam penyelesaian pelanggaran
adat.
Kata Kunci: Adat, Penyelesaian, Pelanggaran, Perselingkuhan