PERSPEKTIF HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYIMPANGI PERMA NO 1 TAHUN 2020

Fenomena dalam penjatuhan pidana kasus tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang�Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, timbul permasalahan tren vonis
yaitu disparitas putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
mendeskripsikan bagaimana perspektif Hakim dalam penjatuhan pemidanaan
berkaitan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sehingga tidak berpedoman terhadap PERMA No 1 Tahun 2020 dan apa saja
hambatan bagi Hakim dalam menerapkan PERMA No 1 Tahun 2020 terhadap
Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis Penelitian
ini menggunakan jenis Penelitian yuridis empiris dengan menganalisis
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif dan melakukan
wawancara secara mendalam dengan satu Hakim Anggota, analisis data
menggunakan analisis kualitatif secara mendalam, komprehensif, dan sistematik.
Hasil penelitian pertama berdasarkan Perspektif Hakim dalam hasil wawancara
menunjukan bahwa penjatuhan pidana pada Putusan No 4/Pid.Sus�TPK/2024/PN.Bgl Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan fakta yang terungkap
di persidangan, hasil penelitian kedua berdasarkan hasil wawancara tidak
ditemukan hambatan signifikan dalam penerapannya. Kesimpulan hasil penelitian
pertama menunjukkan bahwa Hakim dalam perspektifnya yang terdapat pada
Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bgl masih didasarkan pada pendekatan
klasik yang berorientasi pada kepastian hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan
relatif ringan dibandingkan dampak sosial dari tindak pidana korupsi. Kesimpulan
hasil penelitian kedua Hakim dalam penerapan PERMA No 1 Tahun 2020
menyatakan tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam penjatuhan pidana
terhadap Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam
pertimbangannya hakim tidak secara eksplisit menguraikan fakta yang terungkap
dalam persidangan mengenai tahapan pada Pasal 5 ayat (1) dalam bentuk naratif
dalam pertimbangan putusannya. Saran, penting bagi Hakim untuk lebih konsisten
dalam menerapkan PERMA No 1 Tahun 2020, menguraikan fakta dalam
pertimbangan putusan dan menjaga kesetaraan dalam penjatuhan pidana agar
dapat mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum perkara tindak
pidana korupsi.
Kata Kunci: Perspektif, Hakim, Penyimpangan, PERMA, Korupsi.