KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024

Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024
merupakan dua putusan terkait syarat usia calon kepala daerah yang awalnya sama�sama ditindaklajuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pada akhirnya Dewan
Perwakilan Rakyat memilih untuk mengikuti Putusan MK Nomor 70/PUU�XXII/2024. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kewenangan
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan
perundang-undangan terkait Pemilihan kepala daerah dan bagaimana kedudukan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 setelah adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Metode penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kewenangan MA dan MK dalam pengujian peraturan perundang-undangan
terkait Pemilihan kepala daerah memiliki lingkup kewenangan yang berbeda. MA
memiliki batas kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan
dibawah undang-undang terhadap undang-undang salah satunya adalah Peraturan
Komisi Pemilihan Umum sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Pemilihan
Kepala Daerah dan tidak mempunyai kewenangan terhadap pengujian Undang�Undang Pemilihan Kepala Daerah sedangkan MK berwenang menguji undang�undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 salah satunya dalam pengujian Undang�Undang Pemilihan Kepala Daerah. Sementara, Putusan MA Nomor 23
P/HUM/2024 terkait dengan pengujian syarat usia calon kepala daerah memiliki
posisi yang lebih rendah ketika hendak dijadikan dasar pembentukan peraturan
perundang-undangan dan ketika dijadikan yurisprudensi dan sebenarnya tidak perlu
ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena Putusan MK Nomor
70/PUU-XXII/2024 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hal uji materil
dan ketika hendak dijadikan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan
dan yurisprudensi.
Kata Kunci: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Putusan.