ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN PENSIUN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pengaturan mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) dan
Jaminan Pensiun (JP) saat ini masih menghadapi
sejumlah kelemahan, di antaranya tumpang tindih
peraturan antara peraturan yang lebih tinggi dan
peraturan pelaksanaannya, serta ketidakjelasan
pembagian tujuan antara kedua program tersebut.
Keduanya bertujuan memberikan perlindungan bagi
pekerja setelah masa kerja, yaitu pada saat pensiun,
mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
Meskipun menggunakan mekanisme pembagian iuran
antara pekerja dan pemberi kerja, pelaksanaan kedua
program ini tidak sepenuhnya optimal. Inkonsistensi
dalam pengaturan manfaat JHT menyebabkan
penyelenggaraannya tidak sesuai dengan tujuan
awalnya, yakni memberikan jaminan keuangan saat
tenaga kerja tidak lagi produktif. Selain itu, Jaminan
Pensiun juga menghadapi masalah terkait besaran iuran
yang tidak mencukupi serta ketidakpatuhan pemberi
kerja dalam pembayaran iuran dan pendaftaran pekerja.
Dengan hadirnya program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023, diharapkan dapat menjadi solusi bagi
pekerja yang kehilangan pekerjaan sebelum mencapai
usia pensiun. Oleh karena itu, JHT perlu dikembalikan
pada tujuan awalnya, untuk menghindari tumpang
tindih dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan, serta untuk mencegah
ketidakefisienan dalam sistem jaminan sosial yang
dapat membebani pekerja dengan pembayaran iuran
yang tidak optimal.
Kata Kunci : Kebijakan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun