PENYELESAIAN DELIK ADAT NGIMBIK PADA MASYARAKAT ADAT SUKU PEKAL DI KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA

Hukum adat diakui dan diberikan penghormatan oleh negara kepada masyarakat
hukum adat serta hak- hak tradisionalnya diatur secara terbatas dengan syarat�syarat tertentu pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan diatur juga pada Pasal 28 I ayat (3) Undang - Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam Undang-Undang
Nomor 01 Tahun 2023 (KUHP baru) Pasal 2 dan Pasal 66 ayat 1 butir f mengatur
tentang pidana adat. Penyelesaian delik adat ngimbik ini berlandaskan oleh kitab
Simbur Cahayo yang menjadi pedoman dalam membuat peraturan adat desa Pasar
Ketahun dan Bukit Indah. Menariknya dalam pelaksanaan sanksi adat pada
perkara ngimbik ini, pelaksanaan cuci kampung dan potong kambing disebut
ngecik nioh pinang menggunakan tanaman setawar sedingin serta cikaro cikupai.
Pelaksanaan cuci kampung dilakukan setelah anak yang dilahirkan berumur 40
hari berbeda dengan suku adat lainya seperti Rejang yang langsung melaksanakan
denda adatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi pertimbangan dalam
menyelesaikan perkara serupa serta memberikan sumbangsih pemikiran dan
menaikan eksistensi hukum adat pekal yang belum banyak diketahui orang lalu
untuk mengetahui proses penyelesaianya, dan faktor penghambat dalam
menyelesaikan delik adat ini. Sehingga penyelesaian yang diselesaikan secara adat
ini mencerminkan nilai-nilai bangsa indonesia yang memiliki beragam adat
istiadat.
Kata Kunci : Delik Adat, Penyelesaian Delik Adat, Eksistensi Hukum Adat,
Suku Pekal