PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG RATIFIKASI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan
dalam melakukan pengujian konstitusional sebuah undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini
diberikan langsung oleh Pasal 24C UUD NRI 1945 sehingga lembaga ini dapat
melaksanakan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya terdapat undang�undang yang seharusnya secara materil tidak dilakukan pengujian kontitusional,
undang-undang yang dimaksud adalah UU hasil ratifikasi perjanjian internasional
karena secara materil sangat berbeda dengan UU pada umumnya, sehingga
penelitian ini mengkaji bagaimana pengujian kontitusional UU Ratifikasi dari sisi
peraturan perundang-undangan serta konsekuensi negara yang telah meratifikasi
sebuah perjanjian internasional dari sudut pandang asas pacta sunt servanda dengan
jenis penelitian normatif dan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan
dan perbandingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seharusnya UU Ratifikasi
hanya bisa diuji secara formil saja dan tidak bisa diuji secara materil, dan sebagai
suatu upaya agar tidak terjadi lagi pengujian oleh Mahkamah Konstitusi terhadap
UU Ratifikasi maka sangat disarankan untuk Indonesia mengadopsi mekanisme
Judicial Preview sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pengingkaran
asas pacta sunt servanda.
Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Ratifikasi, Pacta Sunt Servanda