PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BENGKULU-TABA PENANJUNG BERDASARKAN UNDANG�UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pembangunan infrastruktur oleh negara bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan
kepentingan umum. Salah satu bentuk pembangunan tersebut adalah
pembangunan jalan tol, seperti proyek Jalan Tol Bengkulu – Taba Penanjung.
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek tersebut
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta mengidentifikasi
hambatan-hambatan dalam prosesnya. Menurut Mudakir Iskandar Syah,
kekuasaan negara atas tanah didasarkan pada penerapan fungsi sosial tanah yang
bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Rumusan masalah penelitian ini
yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol
Bengkulu – Taba Penanjung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,
2) Apa saja hambatan-hambatan dalam proses pengadaan tanah untuk
pembangunan jalan tol Bengkulu – Taba Penanjung. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi, berlokasi di Desa Sukarami, Kecamatan Taba
Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat delapan warga Sukarami yang tanahnya digusur secara paksa oleh
pekerja BPN dalam rangka pembangunan jalan tol. Para warga tersebut
mengajukan keberatan terhadap perhitungan ganti rugi yang dianggap tidak
memadai dibandingkan dengan nilai tanah yang digusur.
Kata Kunci : Pembangunan, Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Kepentingan
Umum, Hambatan-Hambatan