PENYELESAIAN DELIK ADAT BACEKAK ANTAR ANAK CUCU KAUM DIKECAMATAN KOTA MUKOMUKO KABUPATEN MUKOMUKO

Hukum adat diakui keberadaannya oleh negara Indonesia dan dihormati
hak-hak tradisionalnya beserta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) dan 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelesaian delik adat bacekak antar
anak cucu kaum berdasarkan pada hukum adat Mukomuko yang diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pelestarian adat-istiadat dan budaya. Menariknya dalam penyelesaian delik adat
bacekak ini apabila berdamai harus memenuhi sanksi adat yaitu mengganti
kerugian, badoa duduk basamo, punjuang kuning dan punjuang putih, dan
membawa lapik putih. Pelaksanaan sanksi adat badoa duduk basamo
dilaksanakan dalam kurun waktu paling lambat 7 hari setelah sidang adat
dilakukan.Namun apabila tidak bersedia berdamai maka para pihak bisa
menyelesaikan perkara tersebut menggunakan hukum pidana formal dan akan
dikenakan sanksi adat yaitu dikeluarkan dari kaum yang bersangkutan.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan
mempertahankan penggunaan hukum adat Mukomuko dalam kehidupan
sehari-hari serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian
delik adat bacekak. Adapun faktor penghambat dalam penyelesaian delik adat
bacekak ialah, tidak peduli dengan adat, ego tinggi, kurangnya kesadaran
terhadap fungsi hukum adat, emosi, dan keterlibatan pihak luar. Diharapkan
dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam upaya meminimalisir hambatan
yang ada.
Kata Kunci: Penyelesaian Delik Adat, Bacekak Antar Anak Cucu Kaum.