PERANAN CASCADING UNTUK MENGUKUR KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pelayanan pemerintah tengah menghadapi tekanan supaya lebih efektif dan akuntabel
dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebab pemerintah daerah mempunyai
kekuasaan dan kedudukan yang sangat strategis, tujuannya untuk meningkatkan
kesejahteraan dan melayani masyarakat dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut dan
memudahkan pemilihan kebijakan yang paling tepat dan terarah pemerintah daerah dapat
menerapkan cascading berdasarkan proses untuk mencapai tujuan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dilakukan di Pemerintah
Kota Bengkulu yaitu SKPD Inspektorat Kota Bengkulu, SKPD Bappeda Kota Bengkulu, dan
SKPD Sekretariat Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan
cascading untuk mengukur kinerja pemerintah daerah di pemerintah Kota Bengkulu serta
mendeskripsikan pencapaian kinerja pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan LAKIP Kota
Bengkulu. Informan penelitian ini pejabat di SKPD inspektorat Kota Bengkulu, pejabat di
SKPD Bappeda Kota Bengkulu, dan pejabat di SKPD Sekretariat Kota Bengkulu. Penelitian
ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.
Data yang diperoleh dan sudah dilakukan reduksi menghasilkan empat belas data
yang dapat diolah dan dianalisis. Selanjutnya dilakukan pengkategorian data yang
menghasilkan dua kategori data. Dua kategori ini nanti akan menjadi indikator untuk
menentukan dua tema yang mendeskripsikan peranan cascading untuk mengukur kinerja
pemerintah daerah Kota Bengkulu.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bengkulu telah menerapkan
cascading. Indikasi penerapan cascading ini dapat terlihat dari Kota Bengkulu telah memiliki
visi dan misi yang jelas, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan
kegiatan yang jelas. Kemudian visi dan misi ini diturunkan ke setiap OPD, dan setiap OPD
membuat program dan kegiatan untuk mendukung dan tercapainya visi dan misi kepala
daerah. Namun dalam pelaksanaan program kegiatan di SKPD masih belum maksimal,
kendalanya yaitu terkait masalah anggaran dan ketersediaan SDM yang berkualitas. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bengkulu telah berjalan baik.
Indikasi ini dapat terlihat dari elemen-elemen penting ukuran kinerja organisasi sudah
disusun oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu. Namun demikian nilai LAKIP masih di
kategori B untuk dua tahun terakhir. Kategori B ini artinya di Pemerintah Daerah Kota
Bengkulu belum memaksimalkan dalam menerapkan cascading, dikarenakan cascading
merupakan hal yang baru di pemerintah daerah, Peraturan UU yang berlaku dan kualitas
SDM menjadi kendala utama, dan masih kurangnya literasi sehingga belum maksimal
pemahamannya tentang petunjuk Laporan kinerja.
Cascading sangat berperan penting dalam perencanaan kinerja, dengan perencanaan
yang baik akan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Hubungan antara kualitas cascading
dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat berkaitan. Apabila cascading tidak
disusun dengan baik maka akuntabilitas kinerjanya akan menjadi tidak maksimal. Ini terlihat
viii
dari nilai LAKIP yang diperoleh yaitu nilai B, ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya
dalam penerapan cascading. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan cascading yang
baik dan benar sesuai dengan proses penjabaran dan penyelarasannya baik itu tujuan sasaran
strategi, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama, sehingga kegiatan di
setiap SKPD dapat terlihat jelas dalam mendukung visi misi kepala daerah.
Kata Kunci: Cascading, Indikator Kinerja Utama, Laporan Kinerja, Perencanaan Kinerja