PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada era reformasi sekarang ini instansi pemerintah dituntut untuk
menjalankan roda pemerintahan dengan transparan dan akuntabel guna
memperlihatkan pencapaian keberhasilan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai
perwujudan tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya penyelenggaraan
tata kelola yang baik dari pemerintahan, instansi pemerintah diwajibkan untuk
menyiapkan, menyusun, serta menyampaikan informasi kinerja melalui penerapan
sistem pertanggungjawaban yang terukur dan sah berdasarkan undang�undang/peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan
akan terlaksana secara bersih serta terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme. Tuntutan tersebut dikenal sebagai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat cara untuk meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui penerapan anggaran berbasis
kinerja dan ketaatan pada peraturan perundangan.
Penelitian ini bertujuan memberikan bukti secara empiris Pengaruh
Anggaran Berbasis Kinerja, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggunakan penilaian
subjektif/persepsi dari Kepala Dinas atau orang yang memahami kondisi didalam
instansi yang ditempatinya. Penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi linier
berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Sampel yang digunakan dalam
penelitian adalah SKPD Kota Bengkulu. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan
menggunakan metode purpossive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30
SKPD. Pengumpulan data dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner
yang disebarkan ke 30 SKPD, dengan jumlah 30 kuesioner yang dapat diolah.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) anggaran berbasis kinerja
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota
Bengkulu, dan (2) ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Bengkulu. Adapun
Adjusted R-Square dalam penelitian ini sebesar 57,7% variasi dari variabel
dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dijelaskan oleh variasi dari
dua variabel independen yaitu anggaran berbasis kinerja dan ketaatan pada
peraturan perundangan. Sedangkan sisanya sebesar (100% - 57,7% = 42,3%)
dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
xii
Implikasi penelitian ini adalah memberi masukan kepada SKPD Kota
Bengkulu untuk meningkatkan anggaran berbasis kinerja dan ketaatan pada
peraturan perundangan guna menunjang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
yang lebih baik dan mendukung teori stewardship yang mengemukakan bahwa
anggaran berbasis kinerja dan ketaatan pada peraturan perundangan mempengaruhi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, apabila adanya
anggaran berbasis kinerja dan ketaatan pada peraturan perundangan akan
meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Keterbatasan penelitian ini yaitu populasi penelitian ini terbatas hanya
sebanyak 30 SKPD saja padahal SKPD di Kota Bengkulu sebanyak 40 SKPD,
sehingga kurang mewakili dari keseluruhan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang ada di Kota Bengkulu, sehingga pada penelitian selanjutnya
diharapkan untuk memperluas populasi hingga ke seluruh SKPD Kota Bengkulu
supaya hasilnya lebih maksimal.
Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan,
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.