ANALISIS EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN PENGANGGURAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Perekonomian pada Tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan yang
drastis. Pergerakan ekonomi menjadi tidak stabil sehingga memicu pada
permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran yang mengalami
peningkatan. Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena kebijakan
yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi penyebaran virus covid-
19 yang terjadi di tahun 2020. Seperti kebijakan Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menghambat pergerakan ekonomi dan sosial
masyarakat, sehingga memiliki dampak buruk terutama bagi perekonomian.oleh
sebab itu ditahun 2020 kesejahteraan masyarakat menurun dengan melihat
peningkatan pada angka kemiskinan juga pengangguran yang terjadi. Sehingga
dalam hal ini Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan
ialah kemiskinan dan pengangguran. Terutama Provinsi Jawa Barat menjadi satu�satunya yang selalu berada pada urutan 3 teratas dengan permasalahan ekonomi
yang diteliti (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin,
tingkat pengangguran terbuka dan belanja pemerintah), dibandingkan dengan
seluruh Provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2020.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi belanja pemerintah
daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dengan menggunakan
belanja fungsi ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum,
perlindungan sosial sebagai input. Sedangkan output yang digunakan ialah
persentase penduduk miskin dan persentase penduduk tidak menganggur. Metode
pengumpulan data melalui dokumentasi resmi. Data yang digunakan bersumber
dari website resmi badan pusat statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dan
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Provinsi Jawa Barat tahun
2020.
Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan
data sekunder Crossection ditahun 2020 dengan alat analisis Data Envelopment
Analysis (DEA) dengan pendekatan Variable Return to Scale (VRS). Pengukuran
efisiensi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model output
oriented.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari pengukuran efisiensi belanja
pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 ialah ada 19
Kabupaten/Kota yang relatif efisien atau 73% dari 26 Kabupaten/Kota Provinsi
Jawa Barat, dengan nilai rata-rata skor efisiensi sebesar 0,993 atau 99,3%.
Kabupaten/Kota yang relative efisien diantaranya yaitu Bogor, Bandung, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Indramayu, Purwakarta, Bekasi, Pangandaran,
Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota
Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar Dan 7 Kabupaten sisanya
viii
ix
adalah yang relatif tidak efisien.
Dari hasil perhitungan yang diperoleh maka disarankan untuk pemerintah
daerah Kabupaten/Kota yang inefisien dapat merujuk pada kabupaten/kota yang
menjadi peer supaya menjadi efisien sesuai dengan hasil perhitungan dalam
penelitian ini. Kemudian Dari hasil perhitungan DEA, disarankan juga untuk
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sukabumi harus lebih
fokus menurunkan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten
Majalengka harus lebih fokus menurunkan pengangguran. Dan yang harus fokus
menurunkan keduanya ialah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan
Kabupaten Karawang.Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yaitu tidak
membahas tentang bagaimana pemerintah daerah yang relatif efisien mengelola
program dan rancangan kegiatan yang dilakukan setiap Kabupaten/Kota yang
diteliti. Hal tersebut dikarenakan alat analisis yang digunakan ialah DEA, hanya
dapat melihat efisiensi relatif dalam bentuk angka. Oleh sebab itu disarankan
untuk peneliti selanjutnya melalukan penelitian lanjutan tentang program dan
kegiatan yang telah dilakukan oleh pemda di provinsi yang relatif efisien.
Kata kunci : Belanja Pemerintah, DEA, Efisiensi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat
Pengangguran