PERIZINAN PERGUDANGAN DI KOTA BENGKULU BEDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN

Salah satu pelayanan bidang barang atau jasa publik adalah di bidang
perdagangan. Berkembangnya kegiatan industri secara pesat menimbulkan
banyaknya pendirian gudang-gudang di Kota Bengkulu. Berdasarkan data yang
telah didapat dari hasil pra peneltian pada pihak Dinas Penanaman Modal dan
Pelayaan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu masih terdapat gudang yang belum
memiliki izin yang ditandai dengan belum adanya kepemilikan Surat Tanda
Daftar Gudang (TDG). Terdapat 16 gudang yang tidak memiliki Tanda Daftar
Gudang (TDG). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan izin
pergudangan di Kota Bengkuludan mengetahui hambatan penerbitan izin
pergudangan di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum empiris. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil Penelitian
menunjukan bahwa pertama pelaksanaan izin pergudangan di Kota Bengkulu
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang
Penyenglenggaraan Perdagangan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang
berlaku tetapi masih terdapat gudang yang beroperasi tetapi tidak memiliki Tanda
Daftar Gudang (TDG) yang mana TDG merupakan standar gudang yang baik dan
masih kurangnya kesadaran pemilik gudang untuk mengurus dan memperpanjang
Tanda Daftar Gudang. Kedua faktor yang menjadi penghambat terdiri dari
Hambatan Internal yaitu kurangnya pengetahuan sumber daya manusia dalam
melakukan pengawasan pergudangan, Lemahnya koordinasi dengan lemabga
terkait, Lemahnya penegakan Hukum Administrasi Izin Pergudangan dan
Hambatan Eksternal yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemilik Gudang
terakait dengan pergudangan dan kurangnya sosialisasi oleh DPMPTSP Kota
Bengkulu mengenai izin pergudangan kepada Masyarakat.
Kata Kunci : Perizinan, Pergudangan.