PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK YANG DIPEKERJAKAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Berdasarkan data KPAI mengenai pelanggaran hak anak di tahun 2021 masih
terjadi baik pelanggaran terkait pemenuhan hak maupun terkait perlindungan
khusus anak tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519
kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus
Pemenuhan Hak Anak 2971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2982. Hal
ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang dipekerjakan di Indonesia.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan hak-hak anak yang
dipekerjakan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional dan
pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang dipekerjakan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan menggunakan
pendekatan undang-undang, pengumpulan data dilakukan dengan studi
pustaka, dengan metode analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh bahwa
peraturan hak-hak anak yang dipekerjakan merupakan wujud penghormatan
HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak, Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Hukum internasionalnya yaitu Konvensi Hak Anak
Tahun 1989, Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 dan Konvensi ILO
Nomor 182 Tahun 1999 Kemudian aspek pemajuan ada Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta aspek
perlindungan yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perlindungan Anak dari Pekerjaan yang Membahayakan. Pelaksanaan
pemenuhan hak-hak anak yang dipekerjakan di Indonesia masih jauh dari
harapan karena masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia salah
satunya adalah kasus jermal di Pantai Timur Sumatera, pekerja anak di
perkebunan sawit Kabupaten Sambas Kalimantan. Selain itu, upaya pengawas
pekerja anak dalam memenuhi kewajiban seseorang/BHP yaitu memantau
kepatuhan, implementasi kebijakan, pelatihan dan pendidikan, pelaporan dan
transparansi. Upaya pemerintah yaitu upaya represif penegakan hukum;
penyelidikan dan penindakan; pengaduan dan pelaporan, kemudian upaya
pencegahan antara lain sosialisasi; penguatan pendidikan; serta monitoring
dan evalauasi sistematis.
Kata Kunci : Pelaksanaan Hak Anak; Pekerja Anak; Anak di Bawah
Umur