PELAKSANAAN KEWENANGAN TNI-AL DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI LAUT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Wilayah laut Indonesia yang luas dan strategis menjadikan perairan Indonesia
rentan terhadap berbagai tindak pidana, seperti illegal fishing, penyelundupan,
perompakan, dan pelanggaran kedaulatan. Dalam menghadapi tantangan ini,
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki kewenangan
khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk
melaksanakan fungsi penegakan hukum di laut. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pelaksanaan kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum terhadap
tindak pidana di wilayah laut Indonesia berdasarkan kerangka hukum nasional
yang ada, serta untuk mengidentifikasi kendala dan potensi tumpang tindih
kewenangan dengan lembaga lain.Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan undang-undang
lain yang relevan, TNI AL memiliki mandat untuk menjalankan operasi militer
selain perang, termasuk penegakan hukum di laut. Namun, implementasi
kewenangan ini seringkali menghadapi kendala berupa tumpang tindih peran
dengan lembaga lain, seperti Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan
Badan Keamanan Laut (Bakamla). Penelitian ini juga mengungkap bahwa
meskipun koordinasi antar lembaga telah diatur dalam peraturan perundang�undangan, pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penyelarasan lebih
lanjut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran TNI AL dalam penegakan
hukum di laut tidak hanya strategis dalam konteks keamanan dan pertahanan
negara, tetapi juga penting untuk mendukung tata kelola maritim yang
berkeadilan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan TNI AL,
diperlukan penguatan regulasi yang mampu menyinergikan kewenangan antar
lembaga, serta peningkatan mekanisme koordinasi untuk menghindari konflik
kepentingan dan tumpang tindih tugas.
Kata Kunci: TNI AL, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kewenangan,
Wilayah Laut Indonesia.