KERJASAMA ANTARA KELOMPOK PENGELOLAAN GURITA “PUTRA DAERAH” DENGAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN KAUR

Kerjasama antara pengelola Gurita “Putra Daerah” dengan Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Kaur merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan
potensi sumber daya laut guna menciptakan pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan. Namun, pelaksanaan perjanjian mengalami kendala akibat
terhambatnya dukungan finansial yang telah dijanjikan oleh pihak Dinas Koperasi
dan UMKM sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor:
B.025.98/101/BlkDiskop.Ukm/2022. Berdasarkan perjanjian tersebut, Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaur berkomitmen memberikan subsidi
pembinaan sebesar rp10.000.000 dalam skema bagi hasil, tetapi bantuan keuangan
hanya diberikan dua kali dan terhenti tanpa alasan yang jelas. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui penyebab tidak terlaksananya perjanjian antara dinas koperasi
dan UMKM dengan UMKM pengelola gurita “putra daerah” Di Kabupaten Kaur
dan untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi antara Dinas Koperasi Dan
Umkm dengan pengelola Gurita “Putra Daerah” di Kabupaten Kaur. Metode yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui
wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ketidakterlaksanaan perjanjian disebabkan ketidakpatuhan UMKM dalam
menyetorkan bagi hasil 5%, keterbatasan sumber daya manusia di dinas terkait,
serta prosedur administrasi yang panjang dan rumit. Kemudian upaya yang
dilakukan sebagai bentuk penyelesaian wanprestasi antara Dinas Koperasi Dan
UMKM Dengan Pengelola Gurita “Putra Daerah” Di Kabupaten Kaur yaitu
meningkatkan komunikasi antara kedua belah pihak, pengawasan yang lebih ketat,
serta penyederhanaan prosedur administrasi guna memastikan pelaksanaan
perjanjian yang lebih efektif. Saran yang diajukan adalah agar Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Kaur memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi
dalam perjanjian, serta pengelola Gurita “Putra Daerah” lebih aktif dalam
koordinasi pemasaran produk. Dengan kolaborasi yang lebih baik, diharapkan
upaya pengembangan UMKM berbasis sumber daya laut dapat berjalan lebih
optimal.
Kata Kunci: Kerjasama UMKM, Perjanjian Bagi Hasil, Bantuan Finansial,
Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pemasaran Produk