PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TIDAK MENGIKUTI PROGRAM PEMBINAAN DI LAPAS KELAS II A KOTA BENGKULU

Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu ujung tombak pelaksanaan asas
pengayoman dan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemidanaan
melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sejalan dengan peran lembaga
pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang
melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan
pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan. Penelitian Ini bertujuan untuk menggambarkan tentang sanksi
disiplin yang diterapkan terhadap WBP yang melakukan pelanggaran tidak
mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota
Bengkulu dan untuk mengetahui, hambatan dalam penerapan sanksi disiplin
bagi WBP yang melakukan pelanggaran tidak mengikuti program pembinaan
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu. Metode pengumpulan
data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari penelitian lapangan
dan data skunder diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian baik data primer
maupun data skunder diolah dengan langkah-langkah coding data dan editing
data selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode analisis
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Untuk menjamin
terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Kota Bengkulu dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan
perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap WBP, yaitu:. Apabila
WBP melanggar tata tertib, akan di berikan penjatuhan hukuman disiplin
sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan oleh WBP sesuai dengan Undang�undang No 12 Tahun 1995, karena didalam Undang-undang Pemasyarakatan
jika ada WBP yang melakukan pelanggaran tidak mengikuti program
pembinaan maka hukumannya yaitu dikurung selama 6 hari dan ditiadakan
hak-hak tertentu sedangkan di LAPAS Kelas IIA Kota Bengkulu sanksi yang
diberikan yaitu pemindahan ke LAPAS lain. Hambatan dalam menerapkan
hukuman disiplin pada WBP yang tidak mengikuti program pembinaan yaitu
kurangnya pemahaman dan kesepahaman antara petugas LAPAS dengan aturan
dari UU yang berlaku dan kurangnya pemahaman dari WBP terhadap segala
bentuk peraturan yang berlaku di LAPAS. Saran bagi petugas Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu diharapkan dapat paham dan
mengerti mengenai Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan sehingga pemberian hukuman disiplin terhadap Warga Binaan
dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku
Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, WBP, Sanksi Disiplin, Program
Pembinaan