PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA OLEH PROPAM DI KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang tidak hanya melibatkan
masyarakat umum, tetapi juga anggota kepolisian. Di Kepolisian Daerah Bengkulu,
berdasarkan data tahun 2021 hingga 2023, tercatat 9 kasus penyalahgunaan
narkotika oleh anggota polri Dari kasus tersebut, 3 anggota dikenakan sanksi
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sementara 6 lainnya mendapatkan
sanksi lebih ringan, seperti demosi dan penundaan kenaikan pangkat. Meskipun
melanggar Pasal yang sama dalam Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 tentang
Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sanksi yang diterapkan berbeda�beda tergantung pada status pelaku sebagai pengguna atau pengedar serta penilaian
terhadap anggota polri tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan
mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan sanksi tersebut dan
penegakan hukum oleh Bidang Propam. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif dengan pendekatan non-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penegakan hukum terhadap anggota polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika
didasarkan pada Peraturan No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi
Kode Etik Polri. Kendala yang dihadapi Propam antara lain kurangnya personel,
minimnya barang bukti, serta keterbatasan anggaran. Upaya penanggulangan yang
dilakukan termasuk penambahan personel, penguatan barang bukti, dan
peningkatan anggaran. Diharapkan kepada anggota polri yang menangani kasus ini
dapat lebih memperkuat barang bukti dan pemerintah diharapkan dapat
menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung penegakan hukum yang
lebih efektif.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Polri, Kode Etik.